KPK dan POLRI Dipertemukan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini akan mempertemukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan ini digelar di Istana Merdeka, Senin 13 Juli 2009. ”Salah satu agendanya adalah koordinasi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto, di Gedung KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, hubungan antara KPK dan kepolisian diisukan memanas. Gara-garanya Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji juga mengaku HP nya disadap. Penyadapan itu diduga terkait kasus penggelapan dana Bank Century.

Susno memang tidak menyebut instansi yang menyadapnya. Namun, salah satu lembaga yang dapat menyadap adalah KPK.

Namun, Bibit enggan menyebutkan agenda pertemuan dengan Presiden itu untuk membahas mengenai perseteruan itu. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut akan dihadiri pula Jaksa Agung, BPKP, BPK, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KPK memang memiliki kewenangan untuk menyadap. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1)a Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Mengenai penyadapan, sebelumnya Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Chandra M Hamzah telah diperiksa polisi. Pemeriksaan terkait dengan dugaan penyadapan yang dilakukan KPK terkait kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain.

Perintah penyadapan ini diduga berasal dari Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar. Penyadapan dilakukan antara 16 Januari sampai 12 Maret 2009.

Usai pemeriksaan itu, muncul ide dari BPKP yang akan mengaudit KPK. Audit akan dilakukan untuk sejumlah kegiatan KPK, termasuk penyadapan.

Sumber : korupsi.vivanews.com